Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, didirikan pada tahun 1947 di Indonesia. vector
BIAK- Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan ekonomi biru (blue economy) bukan hanya soal perikanan. “Ekonomi biru itu tidak hanya melulu mengatakan ini adalah perikanan. Tetapi, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), sektor-sektor bernilai tambah tinggi adalah manufaktur berteknologi tinggi berbasis kelautan, industri perkapalan, industri peralatan pelabuhan lainnya, serta berbagai potensi pengembangan bioteknologi berbasis kelautan,” ujarnya Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2023, di Pulau Biak, Papua, Sabtu. Sebagai negara yang memiliki luas lautan lebih dari 65 persen, pemanfaatan potensi lautan di Indonesia dinilai belum optimal. Jika dibandingkan berdasarkan indeks ekonomi biru yang disusun salah satu lembaga internasional, dampak ekonomi dari ekonomi biru di Indonesia belum diperoleh secara maksimal. Sehingga, peringkat Indonesia dalam indeks ekonomi biru dibandingkan dengan negara lain masih di bawah rata-rata. “Oleh sebab itu, sejak tahun 2021, Bappenas meluncurkan buku yang disebut dengan Blue Economy Development Framework. Buku ini adalah buku pertama yang kita munculkan terkait dengan blue economy dalam rangka untuk membangun paradigma baru, bagaimana pembangunan ekonomi biru ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Amalia. Dalam penyusunan buku tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai upaya membangun pemahaman bersama dengan para pemangku kepentingan bahwa ekonomi biru itu ekonomi berbasis kelautan, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Dia menegaskan tiga kata kunci dari paradigma baru dari ekonomi biru ialah nilai tambah (value creation), inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah turut sudah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia pada Juli 2023 ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Blue Economy Forum. Karena itu, Amalia mengatakan peluang ekonomi biru merupakan isu lintas sektoral, bukan hanya berkaitan dengan sektor perikanan, tetapi di bawah naungan seluruh sektor yang memiliki peluang besar untuk bersama-sama menggali nilai tambah lebih baik dari potensi laut. Ekonomi biru dinilai memiliki prospek masa depan untuk ekonomi Indonesia karena akan memberikan manfaat dalam aspek sosial dan lingkungan, serta membuat ekonomi tanah air lebih inklusif dan berkelanjutan. “Ekonomi biru adalah arus ekonomi masa depan, di mana peluang ekonomi biru ini adalah banyak dan bervariasi, seperti blue bioteknologi, pariwisata bahari berkelanjutan, digitalisasi untuk pengembangan potensi kekayaan alam kita. Kemudian juga munculnya industri laut baru yang di luar sektor perikanan, misalnya rumput laut, kemudian industri perhiasan berbasis laut, industri makanan berbasis laut, dan juga ekonomi sirkular kelautan bisa kita terapkan, termasuk energi baru terbarukan yang berbasis arus laut maupun berbasis angin (wind power) laut yang bisa menjadi pembangkit listrik energi baru terbarukan,” kata dia lagi. I ant
Informasi Lowongan Kerja Kementerian PPN BAPPENAS Terbaru Juni Tahun 2024 DEPNAKER Bagi Lulusan SMA SMK D3 S1 Semua Jurusan
Rekrutmen PPNPN Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas, cek dan daftar sekarang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membatasi pembelian gas elpiji 3 kilogram (Kg) hanya u…
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa telah memastikan untuk memprioritaskan lima agenda pembangunan nasional di tahun 2021 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024
Program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran bakal dibahas dan dimasukkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025
Lowongan Kerja Subang [month] [year]
Label nutrisi termasuk kalori di kemasan makanan atau minuman bisa sampai 20 persen tidak akurat. Hal itu berarti, misalnya, satu porsi Greek yogurt yang ...
#Lowongan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tiga proyek infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran atau PINA, telah mencapai pemenuhan…
JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 38,08 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 10 April 2023. "Kami laporkan pula bahwa indikatif dari 2024 yang dikeluarkan 10 April oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas adalah Rp 38 triliun," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi
Usulan Program
Muncul Video Menteri Bappenas Promosi Koster Jadi Gubernur Dua Periode
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kerjasama di Indonesia. Salah satu yang diajak untuk bekerja sama ialah Perancis.
JAKARTA, Pelitabanten.com - Pemerintah akan memperluas Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2019. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tanggal 5
SATELITNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Digelar sebagai puncak konsolidasi usulan pembangunan melalui rangkaian desk pada 28 April-8 Mei 2024.
Hadiri Rakorgub Bersama Bappenas, Pj. Gubernur Harisson Paparkan Solusi Strategis Tingkatkan Kualitas Pendidikan Di Kalbar. JAKARTA - Pj. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson, M.Kes., didampingi oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kalbar Dra. Mahmudah, MM., dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakorgub) Gubernur seluruh Indonesia bersama Menteri PPN/Kepala BAPPENAS di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Selasa (2/4/2024). Rakorgub ini merupakan forum strategis bagi para gubernur untuk berkoordinasi dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Kalbar mendapat kesempatan menyampaikan masukan terkait solusi strategis peningkatan layanan dasar pendidikan sebagai bahan masukan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hadiri Rakorgub Bersama Bappenas, Pj. Gubernur Harisson Paparkan Solusi Strategis Tingkatkan Kualitas Pendidikan Di Kalbar. Dalam kegiatan ini, Pj. Gubernur Harisson berkesempatan menyampaikan pendapat terkait kondisi dunia pendidikan yang ada di Kalimantan Barat mengingat luasnya Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia ini. “Masih terdapat daerah di Kalbar yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan melewati medan yang sulit untuk mencapai sekolah. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di Kalbar belum merata, dengan capaian Indeks Pembangunan Pendidikan (IPM) di beberapa daerah masih rendah”, ungkap Harisson. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pj. Gubernur Harisson kemudian menyampaikan beberapa solusi agar masalah tersebut dapat terselesaikan. “Solusinya adalah Perluasan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil dan perbatasan, serta peningkatan infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dan Pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar seperti Pengadaan tenaga pengajar yang berkualitas melalui program rekrutmen guru baru dan pemberian beasiswa pendidikan bagi calon guru”, papar Harisson. Pj. Gubernur Harisson berharap dengan solusi strategis tersebut, kualitas layanan dasar pendidikan di Kalbar dapat terus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing kedepannya. Kegiatan Rakorgub ini berlangsung dengan sangat dialogis dan dipimpin langsung oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS R.I., Bapak Suharso Monoarfa. Selain menyampaikan masukan terkait solusi strategis peningkatan layanan dasar pendidikan, Pj. Gubernur Kalbar juga memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait upaya strategis dalam penurunan kemiskinan, stunting, dan peningkatan pelayanan dasar hunian yang layak bagi masyarakat.(adpim) *BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan 10 pekerjaan dengan jumlah permintaan yang semakin tinggi di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mensinkronkan program pembangunan yang akan dibiayai melalui dana APBD dan APBN kementrian/lembaga
Janji dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa pada
Lowongan kerja terbaru kali ini berasal dari Kementerian PPN/Bappenas. Lembaga bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden
Lowongan Kerja Kementerian PPN/Bappenas Periode Agustus 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sejarah Bappenas dimulai sejak masa proklamasi kemerdekaan NKRI pada Agustus 1945. Menyusul proklamasi, Indonesia tidak serta-merta diakui kedaulatannya oleh dunia. Diperlukan berbagai perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi untuk sampai kepada berdirinya Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 23 Desember 1949 menyusul kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Visi Kementerian PPN/Bappenas Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel. Rekrutmen Terbuka Tenaga Non-PNS / Tidak Tetap PTT di Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas untuk formasi; Tenaga Pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kualifikasi Umum: Usia maksimal 30 tahun per 30 Juli 2020 Pendidikan Minimal S1 Program studi: Administrasi Publik, Administrasi Negara IPK minimal 3.00 (Skala 4.00) Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah minimal 1 tahun Diutamakan memahami tata kelola/proses bisnis pemerintah Memiliki kemampuan umu dalam melakukan: Manajemen data Manajemen kegiatan Penyusunan laporan Terampil menggunakan Ms. Office, Diutamakan menguasai infografis Memiliki komitmen dan motivasi yang kuat dalam bekerja, bertanggung jawab, disipli, cekatan, dan bisa bekerjasama Ketentuan lamaran: Surat lamaran Curriculum Vitae (CV) Scan Transkrip Scan Ijazah Dan Dokumen Pendukung lainnya Cara Melamar: Jika anda tertarik dan sesuai dengan kualifikasi Lowongan Kerja Kementerian PPN Bappenas ini, silahkan kirimkan Surat lamaran & CV terbaru anda melalui email ke: [email protected] Subjek email: PTT RB_Nama Paling lambat 04 Agustus 2020
Jakarta - Komisi XI DPR meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mempertegas aturan main kebijakan defisit ang...
Pembiayaan alternatif untuk proyek infrastruktur strategis nasional | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasi…
60DTK, Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mendukung penuh pelaksanaan kegiatan Silaturahmi Nasional […]
KLIKSAMARINDA - Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki pimpinan yang baru, yaitu Margo Yuwono. Margo Yuwono sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Wakil Gubernur Idris Rahim, Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba dan seluruh jajaran pimpinan OPD saat mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo, pada pelaksanaan Musrembang Nasional tahun 2021 secara virtual, Selasa (4/5/2021). (Foto – Salman)
